AKAR penyebab mengapa pengusaha kurang maksimal dalam membayar upah buruh terjawab sudah. Hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (LP3E Kadin) menunjukkan selama ini perusahaan terbebani biaya siluman cukup besar.

Akibat biaya siluman tersebut, pengusaha kemudian membebankan biaya produksi ke upah buruh yang minim. "Ada 15 instansi dan lembaga yang membuat perusahaan terbebani dengan biaya tinggi, suap-menyuap, atau biaya siluman. Ini mengorbankan buruh karena perusahaan mengeluarkan biaya suap itu dan membebankannya ke buruh," kata Ketua LP3E Kadin Didik J Rachbini dalam diskusi Isu-Isu Pokok dan Alternatif Kebijakan Ketenagakerjaan, di Menara Kadin, Jakarta, kemarin.
Biaya siluman yang dikeluarkan perusahaan, lanjut dia, berada di kisaran 25% dari total biaya produksi. "Kalau biaya input atau material itu 45%, sekitar 25% itu biaya sogok-menyogok siluman itu."

Didik menyebutkan permasalahan beban yang dialami perusahaan bukanlah karena untuk membiayai upah buruh. "Biang keroknya ialah lembaga negara yang menciptakan biaya tinggi bagi dunia usaha lewat biaya siluman," terang Didik.

Ke-15 instansi dan departemen yang dimaksud Didik di antaranya kepolisian, Bea dan Cukai, keimigrasian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah. Institusi kepolisian merupakan instansi yang paling banyak disebut menerima suap dan membuat beban bagi pengusaha (lihat grafik).

"Polisi yang pertama harus diperbaiki dan dibereskan. Kalau polisi beres, dia bisa membereskan yang lainnya karena polisi sumber hukumnya," jelas Didik.

Saat dimintai tanggapannya soal temuan itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ia sudah meminta agar dunia usaha tidak mengeluarkan biaya siluman. "Kita sudah bertekad mengurangi biaya tinggi. Harus kita perbaiki jangan sampai membebani pengusaha," kata Hatta.

Selain membebani pengusaha, biaya siluman memengaruhi pertumbuhan ekonomi. "Kita berasumsi saja, dengan banyaknya biaya siluman seperti ini saja pertumbuhan ekonomi kita 6,5%. Apalagi kalau itu tidak ada, bisa saja melewati 7%," kata Suharyadi, Ketua Komite Tetap Kebijakan Pendidikan dan SDM LP3E.

Sumber: http://www.mediaindonesia.com