Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, kebijakan industri harus berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha. Jika masalahnya salah dibaca, solusi yang dibuat pemerintah bisa meleset, bahkan memperburuk keadaan.
Menurutnya pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11).
"Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Sarmuji berharap pertemuan itu menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan dunia industri. Jika persoalannya dipahami dengan tepat, pemerintah bisa merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik tiap sektor.
"Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri," lanjutnya.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri. Pasalnya, sebagian persoalan yang dihadapi dunia usaha juga berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain.
"Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan. Dan juga memang kita lebih tidak hanya menjabarkan isu yang dihadapi, tapi solusi dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama," ujar Shinta.
Kemenperin sendiri mencermati sejumlah tantangan antara lain persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, biaya logistik, produktivitas dan kualitas SDM, kebutuhan modernisasi teknologi, serta penguatan struktur industri dari hulu ke hilir
Terkait hal tersebut, Kemenperin menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan tiap sektor. Untuk pasar domestik diperkuat lewat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), SNI wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas). Kemudian untuk energi dan bahan baku didukung lewat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Struktur industri diperkuat lewat hilirisasi untuk menghubungkan industri hulu dan hilir, modernisasi teknologi melalui Making Indonesia 4.0, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.
Berikutnya, untuk IKM dan industri padat karya melalui keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar yang diperkuat lewat kemitraan, dan akses pembiayaan industri padat karya diperluas melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Sumber: https://finance.detik.com/
