Indonesia dan Turki merupakan dua negara yang sama-sama memiliki sektor industri manufaktur yang berkembang pesat dan menawarkan banyak potensi untuk kerja sama. Potensi ini perlu terus dioptimalkan untuk memperkuat pertumbuhan industri manufaktur di kedua negara.

Tidak ingin melewatkan kesempatan emas kolaborasi membangun sektor industri, kedua negara membentuk Komite Bersama tentang Kerja Sama Industri. Pembentukan komite ini dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki H.E. Mehmet Fatih Kacir, dengan disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto serta Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdoğan dalam pertemuan Indonesia-Turki di Istana Kepresidenan Bogor.

Tujuan dari MSP ini untuk memajukan upaya kerja sama dan meningkatkan saling berinvestasi pada bidang industri, kajian dan pengembangan bersama, proyek inovasi bersama, pengembangan kapasitas, promosi, transfer teknologi, penggunaan teknologi utama dalam industri, dan kegiatan-kegiatan kerja sama yang saling menguntungkan lainnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) tengah tumbuh positif sebesar 4,43 persen. Ia mengklaim, catatan ini sekaligus mematahkan isu deindustrialisasi yang santer dibicarakan sejumlah kalangan. “Data ini seharusnya mematahkan apa yang menjadi pandangan dari para pengamat itu,” ujar politikus Partai Golkar dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Ahad, 16 Februari 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi industri manufaktur terhadap tumbuh dari kuartal III-2024 sebesar 17,18 persen menjadi 19,13 persen pada kuartal IV-2024. Dengan kata lain, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tumbuh 4,43 persen.

Sektor manufaktur, ujar Agus Gumiwang, merupakan sumber pertumbuhan tertinggi terhadap perekonomian nasional, yakni dengan capian rata-rata 0,90. Artinya, sektor ini berkontribusi rata-rata 20 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi industri manufaktur diikuti oleh sektor perdagangan.

Sejumlah perusahaan manufaktur dari China akan memindahkan operasional (relokasi) pabrik mereka ke Indonesia. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan potensi pasar yang lebih besar dan biaya produksi yang lebih kompetitif.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, relokasi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi di dalam negeri.

Dalam acara Indonesia Economic Summit 2025 (IES 2025), Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa Kawasan ekonomi khusus untuk menarik perusahaan-perusahaan dari China.

“Beberapa Kawasan ekonomi sudah disiapkan, dan saat ini ada 22 wilayah yang siap untuk investasi,” ujar Airlangga, Selasa (18/02). Ia menambahkan bahwa beberapa Lokasi seperti Morowali, Weda Bay, Galang Batang, Kendal, dan Semarang sudah berhasil menarik perusahaan untuk pindah

Airlangga juga menekankan bahwa langkah ini bukan hanya sekedar rencana, tetapi sudah ada implementasi nyata. “Morowali sudah pindah, Weda Bay pindah, dan Kawasan lainnya juga sudah mulai beroperasi,” tambah Airlangga.

Pemerintah terus memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pengembangan sektor industri otomotif di tanah air. Hal ini karena industri otomotif telah berperan penting dalam memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian nasional.

“Kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan International Motor Show (IIMS) karena terbukti menunjukkan tren yang positif dan telah turut membantu upaya pemerintah untuk menggairahkan industri otomotif nasional,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan International Motor Show (IIMS) 2025 di Jakarta, Kamis (13/2).

Menperin mengemukakan, pada gelaran IIMS 2024, telah mencatatkan prestasi luar biasa, dengan total penjualan mencapai 19.200 unit dan transaksi sebesar Rp6,7 triliun. “Ini merupakan lompatan signifikan sebesar 54,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada IIMS 2023,” ungkapnya.

Selain itu, pada IIMS 2024 juga mencatatkan jumlah pengunjung lebih dari 560 ribu orang. Ini menandakan semangat yang besar dari masyarakat terhadap industri otomotif Indonesia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semakin mengoptimalkan pelayanan jasa industri kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat sehingga dapat memacu kinerja industri manufaktur yang akan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Kemenperin, dalam upaya mencapai sasaran tersebut, telah memiliki gedung Unit Pelayanan Publik di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh yang dibangun mulai bulan Agustus 2024 dan selesai pada awal Januari 2025 lalu.

“Dengan dibangunnya gedung unit pelayanan publik yang lebih baik, maka kinerja BSPJI Banda Aceh dan jajaran ASN di dalamnya juga harus lebih baik,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Senin (17/2).

Kepala BSKJI menekankan, BSPJI Banda Aceh agar dapat memenuhi kebutuhan layanan jasa industri yang sesuai dengan ekspektasi dan tuntutan dunia industri dan pelaku usaha saat ini. Hal ini seiring hadirnya fasilitas gedung baru sebagai tempat pelayanan publik yang lebih representatif dan nyaman.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap rencana penerbitan surat edaran dan peraturan baru untuk pelaku usaha industri yang mewajibkan lapor emisi karbon gas rumah kaca dan polutan. Hal ini sebagai langkah untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2050 untuk industri.

Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Kemenperin, Sri Gadis Pari Bekti mengatakan pihaknya telah merancang berbagai roadmap dalam rangka mengurangi emisi karbon, sekaligus mendorong penciptaan industri hijau.

"Dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran untuk industri wajib laporan emisi, bukan hanya emisi GRK tapi juga polutan," kata Sri dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Dalam hal ini, Sri juga menerangkan bahwa Kemenperin telah menggodok peta jalan atau roadmap untuk perdagangan karbon yang rampung tahun lalu.

Peta jalan tersebut merujuk pada Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.